Tiga Kali Menang Gugatan Lawan WKS, Direktur PT RMJ Maskur Anang Surati Jokowi Minta Keadilan Pengawasan PK ke MA

 

Keputusan MA yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap/Foto: Istimewa

SERAMPAS.COM - Direktur PT Rikim Mas Jaya Maskur Anang, memenangkan gugatan di tingkat mahkamah agung (MA) RI No. 2181 K/PDT/2018, tanggal 26 Agustus 2019 Atas perbuatan melawan hukum PT WKS anak PT Sinar Mas. selama 24 tahun iya mencari keadilan atas lahan miliknya yang diserobot PT WKS di Kabupaten Muarojambi. 

Dijelaskan Maskur Anang, iya kembali melayangkan surat kepada Pres

iden RI Jokowi Dodo, pada 27 September 2021 Perihal : Permohonan pengawasan terhadap pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap Putusan Mahkamah Agung RI No. 2181 K/PDT/2019, Tanggal 26 Agustus 2019

"Bersama ini saya sampaikan kepada Bapak Ir. H. Joko Widodo (PRESIDEN RI) terkait arahannya di Istana Negara pada Tanggal 22 September 2021, dalam rangka penyerahan sertifikat Hak Milik atas Tanah Masyarakat, bertepatan dengan hari agraria dan tata ruang 2021 Presiden RI berjanji “Pemerintah berkomitmen penuh dalam membrantas Mafia-mafia Tanah, kepada jajaran POLRI Presiden Ri meminta untuk jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia Tanah yang ada dan jangan sampai juga ada aparat penegak Hukum yang membakingi mafia-mafia Tanah tersebut, perjuangkan hak-hak Masyarakat dan tegakkan Hukum secara tegas” berkenaan dengan arahannya itu saya Masyarakat Jambi menyampaikan permohonan pengawasan terhadap permohonan peninjauan Kembali (PK) atas Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap Putusan Mahkamah Agung RI No. 2181 K/PDT/2019, Tanggal 26 Agustus 2019, yang di uraikan sebagai berikut :", Kata Maskur Aang dalam isi  surat itu.

Isi petikan surat:

1.Bahwa Pengadilan Negeri Jambi telah membuat penetapan Aanmaning atas permohonan Eksekusi No. 7/Pen.Pdt/Eks/2020/PN.JMB, Tanggal 23 September 2020, dalam Aanmaning Tanggal 6 Oktober 2020, PT. Wira Karya Sakti mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 2181 K/PDT/2019, Tanggal 26 Agustus 2019;

2.Bahwa Pengadilan Negeri Jambi telah mengirimkan berkas perkara Peninjauan Kembali (PK) dengan surat No. W5-U1/1155/HK.02/5/2021, tanggal 4 Mei 2021, bukti pengiriman berkas Tanggal 27 Mei 2021, dan Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan register perkara No. 789PK/PDT/2021;

3.Bahwa Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Tinggi Jambi, dan Mahkamah Agung RI telah memutuskan dan menetapkan bahwa AKTA Perjanjian No. 26  Tanggal 11 Oktober 1999 dan AKTA No. 27 Tanggal 11 Oktober 1999 tidak syah dan batal demi Hukum, dengan alasan sebagai berikut :

a.Bahwa PT. Wira Karya Sakti terbukti telah menyalahgunakan surat Menteri Kehutanan RI No. 1198/Menhut-IV/1997, Tanggal 7 Oktober 1997, untuk modus penipuan, mengatakan areal PT. Rickim Mas Jaya termasuk di dalam Surat Menteri Kehutanan RI No. 1198/Menhut-IV/1997, Tanggal 7 Oktober 1997, sehingga PT. Wira Karya Sakti membuat draft Surat AKTA Perjanjian No. 26 dan No. 27, Tanggal 11 Oktober 1999 tersebut. AKTA perjanjian tersebut dilampiri dengan Peta Uji Petik yang di tanda tangani oleh Tergugat (PT. Wira Karya Sakti) dan Penggugat (PT. Rickim Mas Jaya) dan di tanda tangani juga oleh Instansi-instansi BPN Provinsi Jambi, Kehutanan Provinsi Jambi dan Bappeda Provinsi Jambi;

b.Bupati Batang Hari dengan surat No. 525/3553/EKO, Tanggal 29 November 1989, yang menegaskan bahwa areal PT. Rickim Mas Jaya termasuk areal Penggunaan Lain (APL) dan di luar HPH, Menteri Kehutanan RI (Dirjen Pengusahaan Hutan) memberikan Izin Pemanfaatan Kayu kepada PT. Rickim Mas Jaya No. 10/KPTS/WILHUT/JBI/1990, Tanggal 28 Februari 1990 serta Rekomendasi Bupati Batang Hari No. 593/1940/EKO, Tanggal 29 Juni 1989 atas tanah hak milik Maskur Anang (Direktur PT. Rickim Mas Jaya);

c.Bahwa Kuasa Hukum saya (Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH,. MH,. mengajukan alat bukti P – 9 Nota Dinas dari Direktur BPHT No. 445/VI/BPHT-N08, Tanggal 23 Mei 2008, yang menyatakan areal PT. Rickim Mas Jaya tidak termasuk di dalam Surat Menteri Kehutanan RI No. 1198/Menhut-IV/1997, Tanggal 7 Oktober 1997, pada angka 3 dalam surat tersebut;

d.Bahwa Kuasa Hukum saya (Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH,. MH,. mengajukan alat bukti P-10 yaitu surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tanggal 22 Januari 2016, pada angka 8 dan angka 9, menyatakan bahwa areal PT. Rickim Mas Jaya dan PT. Rickimas Rizky Putra tidak termasuk dalam Surat  Keputusan Menteri Kehutanan RI;

e.Bupati Muaro Jambi (Bupati Batang Hari) menyatakan bahwa PT. Wira Karya Sakti tidak pernah atau pun tidak memiliki Izin HTI di Kabupaten Muaro Jambi;

f.Berdasarkan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) dalam BAP Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti menyaksikan langsung di lapangan pada objek areal Perkebunan PT. Rickim Mas Jaya, bahwa PT. Wira Karya Sakti telah melakukan penyerobotan dengan Bukti PT. Wira Karya Sakti membangun saluran Kanal dan penanaman kayu Akasia pada areal yang diperjanjikan dan diluar perjanjian serta pada areal pribadi milik Maskur Anang yang diluar perkara, sesuai Peta Lampiran BAP yang dibuat oleh BPN Muaro Jambi, bersumber kepada Peta Uji Petik yang dibuat oleh BPN Provinsi Jambi dan bersumber kepada Peta Lampiran surat Gubernur Jambi Tanggal 31 Juli 1996;

g.Berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan tersebut, Mahkamah Agung RI memutuskan dan menetapkan dalam pertimbangan Hukumnya pada halaman 16 dan halaman 17 menolak KASASI Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, karena Gugatan Penggugat adalah tentang pembatalan AKTA Perjanjian No. 26, Tanggal 11 Oktober 1999 dan AKTA No. 27, Tanggal 11 Oktober 1999, karena tidak ada hubungan perjanjian tersebut dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, oleh karena itu Mahkamah Agung RI membatalkan AKTA Perjanjian No. 26, Tanggal 11 Oktober 1999 dan AKTA No. 27, Tanggal 11 Oktober 1999 tersebut, karena terbukti areal PT. Rickim Mas Jaya tidak termasuk di dalam surat Menteri Kehutanan RI No. 1198/Menhut-IV.1997, Tanggal 7 Oktober 1997, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 2181 K/PDT/2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 92/PDT/2018/PT.JMB Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 109/Pdt.G/2017/PN.JMB.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, Maskur Anang memohon kepada yang mulia Presiden Joko Widodo, dan kepada Ketua Mahkamah Agung RI serta kepada Ketua Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Ketua Komisi Yudisial RI dan KAPOLRI.

"saya mohon perhatian terhadap nasib perjuangan saya yang sudah 24 tahun untuk memperjuangkan hak-hak atas tanah hak milik saya yang telah mendapatkan keadilan dan telah berkekuatan Hukum tetap, Putusan Mahkamah Agung RI No. 2181 K/PDT/2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 92/PDT/2018/PT.JMB Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 109/Pdt.G/2017/PN.JMB, atas Putusan tersebut, saya mohon perhatian terhadap perkara tingkat Peninjauan Kembali (PK) perkara No. 783PK/PDT/2021, dengan Majelis Hakim Dr. H. Panji Widagdo, SH,. MH,. Dr. Rahmi Mulyati, SH,. MH,. Dr. H. Zahrul Rabain, SH,. MH,. dan Panitera Pengganti Hari Widya Pramono, SH,. MH,. agar menegakkan Hukum dengan adil, atas hak-hak saya tersebut", katanya

Lanjut, Kata Maskur, Permohonan perhatian yang iya maksudkan adalah bahwa Novum Peninjauan Kembali (PK) yang di sampaikan oleh Pemohon PK 1 (PT/ Wira Karya Sakti) dan Pemohon PK 2 (Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dahulu disebut Departemen Kehutanan RI) adalah tentang SK HPH PT. Kamiaka Surya, sebagaimana yang diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali di dalam daftar Novum Pemohon Peninjauan Kembali (PK) tersebut.

"Bahwa Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK) tersebut tidak memiliki hubungan Hukum dengan pokok perkara, yaitu pembatalan suatu perjanjian", jelasnya

Suarat tersbut juga ditembusan kepada yth :

1.Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang RI /Kepala BPN Pusat  di Jakarta

2.Ketua Komisi III DPR RI di Jakarta

3.Katua Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta

4.Gubernur Jambi di Jambi

5.Kepala kejaksaan Tinggi Jambi di Jambi

6.KAPOLDA Jambi di Jambi

7.DIRESKRIMUM POLDA Jambi di Jambi

8.Ketua Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi

9.Ketua Pengadilan Negeri Jambi di Jambi

10.Bupati Muaro Jambi di Muaro Jambi

11.Kapolres Muaro Jambi di Muaro Jambi

12.Ketua Pengadilan Negeri Sengeti di Sengeti

13.Kepala Kantor BPN Muaro Jambi di Muaro Jambi.

(redaksi)

Posting Komentar untuk "Tiga Kali Menang Gugatan Lawan WKS, Direktur PT RMJ Maskur Anang Surati Jokowi Minta Keadilan Pengawasan PK ke MA"