Gelar FGD Konflik Lahan, DPRD Provinsi Jambi Hadirkan Narsum Kompeten, Edi: Pendekatan Adat dan Politik Menjadi Solusi

Gelar FGD Konflik Lahan, DPRD Provinsi Jambi Hadirkan Narsum Kompeten, Edi: Pendekatan Adat dan Politik Menjadi Solusi. Jum'at (25/2/2022). Foto: Dok. DPRD Provinsi Jambi

Serampas.com, Jambi– Tim Pansus konflik lahan DPRD Provinsi Jambi, hingga kini terus berupaya bekerja secara estafet,  menginvestigasi persoalan, mengumpulkan data, memverifikasi, mencari alternatif solusi atas berbagai kasus konflik lahan yang saat ini masih terus terjadi di Provinsi Jambi.

Terkait persoalan tersebut, Tim Pansus menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mendengar saran dan masukan dari berbagai pihak, agar kedepan lebih mudah menyelesaikan persoalan konflik dengan cara mengkaji hingga dapat solusi yang terbaik.

FGD yang digelar di lantai 2 gedung DPRD Provinsi Jambi tersebut, dihadiri  oleh unsur Forkopimda Provinsi Jambi, OPD terkait, Badan Kesbangpol, Perwakilan Pemkab yang terdapat lokasi konflik lahan di daerahnya, Lembaga Adat, BEM, NGO, serta pihak Kementerian dan DPR RI. Jum'at (25/2/2022), 

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani ini menghadirkan Ketua Komisi IV DPR RI Sudin Sebagai Narasumber Utama, Sesditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN RI Hasan Basri, Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat KLHK RI Muhammad Said. 

Kemudian narasumber dari Jambi sendiri, seperti Kapolda Jambi Irjen. Pol. Rachmat Wibowo, Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Supriono, Kajati Jambi Sapto Subroto, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi, dan Dr. Helmi dari kalangan akademisi.

Dalam pemaparan Ketua Pansus konflik lahan DPRD Provinsi Jambi, Wartono Triyan Kusumo menyampaikan bahwa pihaknya telah bekerja hampir 6 bulan dan telah menerima 105 aduan hingga mengerucut menjadi 25 kasus untuk tindak lanjuti, dikarenakan untuk penyelesaian nya masa tenggang waktu kerja terbatas.

Menurut Wartono, pihaknya kesulitan dalam memanggil perusahaan, karena perusahaan hanya mengirimkan utusan humas yang tidak dapat mengambil keputusan strategis.

“Semakin perusahaan tidak kooperatif, ini artinya sama saja dengan memelihara konflik lahan yang terjadi di provinsi Jambi, maka kami mohon support dari pak Kapolda, Pak Kajati, Pak Gubernur bagaimana upaya kita untuk menghadirkan perusahaan-perusahaan,” pinta politisi PDI Perjuangan ini.

Gelar FGD Konflik Lahan, DPRD Provinsi Jambi Hadirkan Narsum Kompeten, Edi: Pendekatan Adat dan Politik Menjadi Solusi. Jum'at (25/2/2022). Foto: Dok. DPRD Provinsi Jambi

Sementara, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto berharap agar Pansus Konflik Lahan dapat menghasilkan rekomendasi yang bersifat jangka panjang dan dapat dilaksanakan bersama.

“Misalnya, seperti yang disampaikan pak Wartono tadi, setelah ini, kita bentuk satgas penanganan konflik lahan provinsi Jambi, anggotanya bisa diperluas, selain APH, juga melibatkan Anggota Dewan dan Lembaga Adat,” jelas Edi.

Karena menurut Ketum PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini, selain melalui pendekatan hukum, penyelesaian konflik lahan juga dapat dilakukan lewat pendekatan adat dan politik.

“Bisa juga nanti satgas buat sekretariat bersama. Memang rumah untuk penyelesaian konflik, jadi setiap ada demo ke DPRD bisa kita arahkan ke sana. Atau mungkin kita bisa bentuk UPTD penanganan konflik, sehingga pembiayaannya bisa kita optimalkan,” jelas Edi.

FGD ditutup dengan penandatanganan Komitmen Bersama Percepatan Penyelesaian Konflik Lahan Di Provinsi Jambi oleh para Narasumber, unsur Forkompimda dan para pemangku kepentingan lainnya.(Drs/Adv)

Posting Komentar untuk "Gelar FGD Konflik Lahan, DPRD Provinsi Jambi Hadirkan Narsum Kompeten, Edi: Pendekatan Adat dan Politik Menjadi Solusi"