Ketegasan Dewan Diuji Dalam Polemik Stadion Multiyears


Oleh: Jamhuri

Serampas.com, Jambi - Terkait polemik stadion multiyears kami mengajak DPRD Provinsi Jambi untuk menggandeng Satgas mafia pertanahan untuk mengungkap proses hibah dan alas hak atas tanah obyek perencanaan pembangunan dimaksud.

Sangat lucu kalau ada pernyataan yang terindikasi menkebiri hak dan kewenangan legislatif dalam mewujudkan keinginan dan kepentingan yang dipaksakan.

Status lahan dimaksud berulangkali di hibahkan pertama pada tahun 1985 dihibahkan dari Pemda Batanghari kepada Yayasan Pendidikan Batanghari ataupun Universitas Batanghari dan telah melakukan pendaftaran tanah dengan melakukan pembayaran atas pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Agraria pada tahun 1987, dan pada tahapan proses perwujudan perencanaan janji politik gubernur kembali di hibahkan oleh Pemda Ma. Jambi Kepada Pemerintah Provinsi Jambi, dengan melampirkan Sertipikat Hak Milik atas nama Pemerintah Daerah Muaro Jambi. 

Secara yuridis patut diduga telah terjadi penerbitan sertifikat ganda, hal ini yang perlu diungkap secara transparan dan sejelas - jelasnya oleh pihak berkompeten yaitu Satgas Mafia Pertanahan, dengan meminta penjelasan Panitia A di BPN yang menerima tugas untuk bertanggungjawab atas terbitnya SHM dimaksud. 

Pihak BPN Provinsi maupun Kabupaten Muaro Jambi wajib harus memberikan penjelasan sejauh mana proses pendaptaran tanah tersebut telah sesuai dan mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaptaran Tanah.

Hal ini perlu dilakukan agar uang negara yang akan dipergunakan dalam pembangunan stadiun dimaksud tidak mubazir dan/atau sia - sia belaka, apalagi sampai memasuki ranah hukum Tindak Pidana Korupsi.


Aktivis Tinggal di Jambi 

Posting Komentar untuk "Ketegasan Dewan Diuji Dalam Polemik Stadion Multiyears "