Pak Jaksa Agung RI, Tolong Ditindak Oknum Jaksa di Batanghari, Kok Bisa Menetapkan TSK Tidak Sesuai Kode Etik Kejaksaan

Foto: Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin (ist/net) / Lokasi SPLD.T di Kelurahan Teratai Muara Bulian Kabupaten Batanghari

Serampas.com, Jambi - Informasi terbuka wabil khusus kepada Kepala Jaksa Agung RI (Kajagung RI ) ST Burhanuddin yang mungkin lagi istirahat dikediamannya ataupun selalu stay aksi dan kerja di Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Jakarta Selatan.

Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya akan terus selalu terpatri dan update soal intruksi maupun arahan dari pimpinan atau kepala institusi soal kebijakan didalam proses birokrasi pemerintahan disetiap aspek lini.

Seperti yang media ini kutip pada laman NONSTOPNEWS.ID. Dalam arahan khusus terbatas untuk 18 Kepala Kejaksaan Tinggi tersebut meminta agar apa yang disampaikan Jaksa Agung dapat dipedomani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi di daerah masing-masing.

Adapun arahan khusus lainnya yang disampaikan oleh Jaksa Agung, antara lain, Kepala Kejati diminta untuk memastikan jajaran Kejaksaan Tinggi sampai Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam pelaksanaan tugas agar profesional dan mengedepankan hati Nurani.

“Khusus dalam hal penetapan tersangka, Kejaksaan RI mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sangat jelas dan sangat ketat dalam rangka melakukan perlindungan hak asasi manusia baik terhadap pelaku maupun korban tindak pidana,”

“Dalam hal Jaksa atau jajaran Kejaksaan melakukan unprofessional conduct (tindakan yang tak profesional/tidak sesuai dengan kode etik Kejaksaan), maka Kejaksaan Agung akan turun melakukan evaluasi dalam rangka pembinaan dan perbaikan,” pinta Jaksa Agung kepada Kepala Kejati.

Merujuk atas arahan dan instruksi Pak Kejagung ST Burhanuddin, agar para pegawai kejaksaan untuk bekerja profesional dan mengedepankan hati Nurani, maka informasi terbuka ini dirilis.

Keinginan Kajagung mulia namun kalau boleh ijin menyanggah dan membantah, arahan Pak Kajagung tidak dipakai dan tidak berlaku oleh segelintir oknum pegawai Kejaksaan Negeri Kabupaten Batanghari Jambi.

Pertanyaan nya? Kok bisa sih warga negara Indonesia yang baik menyatakan hal sedemikian rupa ....!

"Bermodalkan Analisa Dangkal Ko Bisa Menetapkan Saksi Hingga Menjadi Terdakwa..

"Kok Bisa Menetapkan TSK Tidak Sesuai Kode Etik Kejaksaan..

"Dan kok bisa, hasil pekerjaan proyek sudah serah terima kepada dinas terkait, setelah 2 tahun kemudian baru diproses hukum. Ini ada apa?

"Kok bisa hasil analisa dan evaluasi dari Saksi akhli kejaksaan seperti sdr . SONY, SIDIK, ADITIA, tidak melakukan analisa yang mendalam, hanya berpegang pada satu parameter yaitu elevasi. Bahwa masalah sebenarnya adalah pipa tersumbat bola yang bisa jadi merupakan unsur kesengajaan, Dan evaluasi ini dilakukan 2 tahun pasca project diserah terimakan, dimana masa pemeliharaan dan tanggung jawab perusahaan telah berakhir.

Jadi begini kronologi awal kisah dan cerita sebenarnya...!!

Prahara ini berawal pada pengerjaan proyek pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPLD.T) yang berlokasi di RT,25 Kelurahan Teratai Muara Bulian Kabupaten Batanghari. 

Proyek pengerjaan SPLD.T ini cukup mempunyai anggaran nilai sedikit fantastis. Senilai Rp.1.678.468.909.74.M. Tahun Anggaran 2019. Dalam pekerjaan ini, pengawas ditampuk oleh CV. Naila Enginering Consultant. Sedangkan pelaksana diemban oleh CV.Kajen Bersemi.


BIOGRAFI DAN KETERLIBATAN DENGAN PROYEK SPALD T

Assalamualaikum wr, wb.

YAng Mulia Hakim Agung, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu,
saya MUHAMMAD YUHENDI BUYUNG, lahir di muara tembesi 65 tahun yang lalu. 

Sewaktu usia saya berumur 50 tahun saya memutuskan untuk mendedikasikan hidup saya untuk lingkungan yang lebih baik.

Bahwa limbah sebagai salah satu penyumbang pemanasan global masih sangat kecil memperoleh
perhatian. Saya mulai dari diri sendiri, mengolah sampah menjadi pupuk kompos. Membuat mesin2
sederhana pengolahan sampah dan ini terus berkembang, keinginan tahu saya membukakan pintu
untuk pengolahan limbah lainnya. 

Limbah bukan lagi bahan terbuang tetapi telah menjadi bahan baku,
bukan hanya mesin2, tetapi juga memproduksi peralatan tabung untuk menangkap biogas. Lembaga2
pemerintah/ pendidikan, UNJA/UNBARI/SMA/SMP/TK/ datang studi banding ke lokasi kami di kasang
pudak. Saya membangun konsep MEMBANGUN KEMANDIRIAN PANGAN dan ENERGI BERBASIS
LIMBAH. 

Konsep ini telah memberikan saya penghargaan bergengsi dari Kementrian ESDM sebagai
BEST PRATAMA. Saya katakan bergengsi karena nominator kami itu, PT WILMAR , PT SEMEN
INDONESIA dan PT ODIRA ENERGY Selanjutnya saya juga memperoleh penghargaan KALPATARU
2015 tingkat propinsi. Dan KALPATARU TINGKAT NASIONAL pada 2016 sebagai perintis lingkungan.

Momentum saat memperoleh penghargaan KALPATARU
2015 tingkat Propinsi. Dan KALPATARU TINGKAT NASIONAL pada 2016 sebagai perintis lingkungan.

Saya makin giat menimba ilmu dan pengalaman dari akhli maupun praktisi di dalam maupun di luar
negri, saya lakukan semua dengan biaya sendiri.

Motivasi kerja saya bukan lagi mencari untung ataupun mencari penghargaan tetapi lebih kepada
penyadaran dan memotivasi atas rendahnya tingkat kesadaran kita mengatasi masalah sampah, baik
padat maupun cair. 

Saya semakin dikenal publik, itulah yang menghubungkan saya dengan pekerjaan
SPALD T ini. Dan sewaktu direktur CV KAJEN BERSEMI menawarkan dan memberi kesempatan untuk
menjadikan saya sebagai pelaksana lapangan membantu progress pekerjaan mereka yang melambat,
saya tidak berpikir lama. Maka pada tanggal 5 november 2019 saya mulai bekerja. 

Bahwa posisi kontraktor apalagi pekerja memiliki wewenang yang sangat terbatas. Tidak ada satu kegiatan yang dapat dilakukan menyimpang dari gambar maupun persetujuan dari konsultan / PPTK/PPK.  

Ada 2 macam pengawasan disini : offline maupun online. 

Untuk offline PT AURECON menempatkan sdr yuda yang berada di lapangan satu hari penuh, CV NAYLA menempatkan sdr jalil yang hadir 2x satu minggu. Selain itu ada sdr Khoirul sebagai personil teknis CV KAJEN BERSEMI. Semua pihak berkoordinasi dengan PPTK.  

Pelaksana hanya mengerjakan sesuai instruksi yang tertera pada asbuild drawing. Jadi walau saya memiliki pengetahuan tentang IPAL yang lebih baik, tidak ada yang bisa dilakukan selain menyelesaikan gambar dan RAB yang ada. Saya fokus dan bersungguh-sungguh agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu dan tidak terjadi kesalahan, sebagaimana permintaan direktur CV . KAJEN BERSEMI, sdr Iman Purwantoro.

Pengawasan secara online dilakukan via group WA. Progress setiap hari dilaporkan begitu dari pelaksana lapangan, sdr Yudha sendiri dari PT AIRECON, dan melakukan koordinasi apabila terjadi masalah dilapangan.

Waktu penyelesaian pekerjaan tersisa 2 bulan, selain itu cuaca juga tidak begitu mendukung. Saya mengerahkan sebanyak mungkin tenaga dan mencapai 40 orang yang bekerja secara paralel, baik di penggalian jaringan, pembangunan bak IPAL, dan pemasangan SR. Semua bahan pipa untuk 118 SR dan jaringan sudah tersedia dilapangan. 

Progress sangat cepat sehingga semua pihak optimis dapat selesai tepat waktu.. tetapi ternyata proyek ini belum memperoleh persetujuan dari warga. Pada bulan Desember warga RT 21 membuat surat resmi ke dinas PERKIM menolak pemasangan SR. Untuk kami Penolakan pekerjaan tersebut menjadi hambatan karena ada penyetopan pekerjaan.

Merespon ini konsultan direksi/ PPTK/PPK/dan kontraktor melakukan rapat. Akhirnya direksi memutuskan untuk mengalihkan pembangunan ke BANGUNAN RUANG SERBA GUNA , menambah biofilter didalam bak IPAL, sebagai media untuk mikroba serta asesoris lainnya yang berada diatas IPAL itu juga atas permintaan warga RT 25 yang direspon direksi, Munculah CCO. Asbuild drawing. 

Bahwa semua pekerjaan perubahan telah sesuai prosedur, ada mutual check / CCO tambah kurang yang semuanya memperoleh persetujuan direksi. Kontraktor pelaksana hanya mengerjakan sesuai petunjuk.

Pada Akhir Desember 2019, ada 32 SR yang terpasang. Di RT 25, 29 lulus uji dan 3 tidak dapat dilakukan pengetesan uji karena rumah tidak berpenghuni. Ada 2 macam pengujian .  

1 . Pengujian kebocoran pada
Bsk IPAL

2. Pengujian genangan disaluran melalui pipa bypass. ( ini yang sempat ditanyakan oleh saksi akhli sdr sonny) Pengujian ini sangat ketat.   

Bahkan terakhir ada 2 mobil pemadam yang digunakan untuk menggelontorkan saluran untuk melihat genangan tertinggal. Dan atas dasar itulah comisioning test tersebut dinyatakan lulus dan Proses serah terima melalui PPHP berjalan lancar dan proses pembayaran dapat dilakukan.

Bahwa sebagai pelaksana dengan wewenang hanya menyelesaikan kegiatan dilapangan saya selalu melaporkan semua informasi ke direktur CV KAJEN BERSEMI sdr Iman Purwantoro. Dan semua proses penagihan , pembuatan laporan MC dll disiapkan oleh tenaga teknis CV KAJEN BERSEMI ( sdr khoirul) dan ditandatangani oleh direktur . direktur sendiri sering datang ke lokasi proyek. 

Bahwa benar sdr Direktur menitipkan dana untuk ke dua pencairan yang berjumlah sekitar 1 miliar setelah pajak, tapi itu untuk membayar semua kewajiban perusahaan seperti pembelian pipa, pembayaran bahan bangunan, pembayaran tenaga kerja dan operasional lainnya. 

Karena sewaktu pekerjaan ini dibawah pengawasan kerja saya, semua biaya terhutang ke pihak ke III atas relasi kepercayaan yang saya bangun.  

Bahwa pengurangan SR akibat penolakan warga bukannya mengecilkan biaya dan malahan membengkakkan biaya. Ada banyak pipa yang tertanam di RT 21 yang tidak diambil kembali. Ada pekerjaan tenaga kerja yang tetap harus dibayar untuk pekerjaan di RT 21 ( biaya yang hilang) dan tidak dapat diperhitungkan di RAB.  

Bahwa pipa yang tersisa dan sudah dibayar tidak lagi dapat dikembalikan, apalagi kondisinya sangat lama berada di lapangan dan terjadi penurunan kwalitas. Bahwa ada bangunan baru RSG yang sebelumnya tidak ada di RAB sebagai pekerjaan tambahan sesuai hasil keputusan direksi. Sehingga laporan saya ke direktur CV KAJEN BERSEMI, sdr Iman Purwantoro, pekerjaan merugi 40 jt. tidak ada laba atau hasil yang dapat dibagi.  

Bahwa kemudian muncul permasalahan dilapangan sekitar akhir desember 2020 yang mengatakan bak kontrol meluber. Saya meminta staff saya sdr mijan ke lokasi, dan ybs melaporkan tidak menemukan apapun.  

Saya selanjutnya meminta warga RT 25 ke tempat saya untuk memperoleh bimbingan lanjutan tentang merawat IPAL, datanglah sdr lukman ketua RT 25 dan beberapa warga ditemani oleh sdr vivi PPTK , saya menyampaikan tentang bahayanya saluran IPAL terutama yang tidak dirawat dengan melakukan pembersihan secara rutin dengan contoh2. 

Karena masalah masih tidak tertangani , Selanjutnya saya pada 25 maret 2021 berkunjung kelokasi dan bersama2 dengan ketua RT 25, kami membuka bak kontrol satu demi satu, dan pada bak kontrol yang terakhir kami menemukan ada bola yang menyumbat dan tentu saja kondisi pipa seperti ini seperti kran yang tertutup dan membuat semua air tumpah keatas. Ketika bola diangkat air kembali lancar.

Dan pada akhirnya kami menjadi saksi dan ditetapkan tersangka oleh kejaksaan. Bahwa saksi akhli jaksa terutama Sdr Sonny dari ITB menjelaskan secara teoritis mekanisme proses pekerjaan IPAL, dan kondisi keberlimpahan bak kontrol meyakini ada elevasi yang salah sehingga air berbalik. 

Bahwa beliau datang dan memberikan rekomendasi setelah 2 tahun pasca project diserahkan. Kalau dihitung dengan masa pemeliharaan artinya 1,5 tahun setelah pemeliharaan berakhir. Bahwa dari semua penjelasan ada kelupaan beliau tidak memasukkan unsur perawatan pasca project.  

Karena sebelum penyumbatan itu saluran teesebut berjalan normal, kalau ada kesalahan tentunya sejak awal serah terima sudah bermasalah. Adalah bukan tugas kontraktor untuk membersihkan sampah di bak kontrol masing2 rumah warga, membersihkan rumput pada kawasan taman IPAL. Jaminan pemeliharaan dari kontraktor adalah untuk kerusakan phisik yang dibangun,

Bahwa saluran IPAL adalah saluran tertutup dengan ukuran 80x80cm dengan tutup beton tulangan besi setebal 10 cm sehingga hampir sulit diangkat dengan 2 orang sekalipun. Jadi masuknya bola ini hampir tidak masuk akal. Untuk saksi pak sidik dari BLH, hampir semua hasil uji lab masuk dalam parameter dan sesuai SNI, kecuali TSS. Bahwa baku mutu air semua itu masuk dalam domain perawatan.  

Apakah perlu penambahan mikroba atau perlu penyedotan kalau lumpur sedimen telah pekat. Bukan tanggung jawab kontraktor. Untuk saksi aditia dari BPKP yang mengevaluasi pasca project hampir 2 tahun dan membuat total loss , saya sangat kecewa dengan evaluasi ini.  

Bahwa kami bekerja jam 7 sampai jam 6 sore setiap hari tidak ada hari libur dan mengeluarkan tenaga, pikiran , biaya yang sangat besar ditambah dengan masalah penyetopan warga.  

Bahwa ada bangunan yang begitu besar berdiri, serta jaringan perpipaan yang begitu panjang , Bahwa sebagai seorang yang hasil evaluasinya berperan dan dapat menghancurkan kehidupan seseorang seharusnya dapat lebih bijaksana.  

Hanya karena luberan bak kontrol yang sebab musababnya belum diketahui telah membuat kesimpulan yang sangat dangkal. (TOTAL LOSS) Apalagi hanya melakukan pengukuran pipa SR rumah saja. Bahwa sdr aditia sebagai akhli dan dengan jabatannya di BPKP memiliki pengaruh dan dalam hal ini mewakili negara dalam memberikan penilaian.

Saya tidak percaya NEGARA INDONESIA yang saya cintai ini dapat melakukan mengambil hasil pekerjaan masyarakatnya 100 persen, tanpa melihat hasil pekerjaan dan ada bangunan besar dan kokoh berada dilapangan dan merekomendasikan untuk dihancurkan. 

Perlu diketahui sampai saat ini dari 32 sambungan rumah yang terpasang belum satupun yang mengembalikan septiktanknya ke posisi semula, semua masih berjalan seperti sedia kala. 

Jadi adalah tidak benar saksi akhli mengatakan IPAL TERSEBUT TIDAK BERFUNGSI. kalau ada permasalahan pasca project seperti perawatan ya seharusnya semua pihak harus melakukan koreksi dan menambahkan kegiatan tersebut pasca project, kalau semua berjalan tertib mudah2an RT 21 dapat kembali tertarik memasang SR. Saya berharap JPU tidak menekankan kesalahan satu2nya pada kontraktor, karena ini bersifat holistik saling keterhubungan satu sama lain. 
Kontraktor tidak berjalan sendiri, kontraktor hanya menjalankan perintah sesuai gambar. Semua dokumen justek bahkan laporan harian , group WA dapat dilihat .

Bahwa dari rangkaian persidangan diperoleh fakta sbb.

1. Bahwa pekerjaan tersebut sesuai dengan dengan spesifikasi teknis dan perubahan-perubahan yang terjadi seperti CCO, pembangunan RSG adalah atas keputusan direksi, semua memiliki justek.

2. Bahwa pekerjaan telah melakukan comisioning, dan diperiksa oleh PPHP yang diketuai oleh sdr syahrir sehingga dapat diteruskan ke keuangan dan semua ditanda tangani oleh semua pejabat berwenang.

3. Bahwa pihak keuangan BAKAUDE telah menerima dokumen dan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur dan kelengkapan dokumen pembayaran dan telah diterima CV KAJEN BERSEMI pada bulan februari 2020 

4. Bahwa analisa dan evaluasi dari Saksi akhli kejaksaan seperti sdr . SONY, SIDIK, ADITIA, tidak melakukan analisa yang mendalam, hanya berpegang pada satu parameter yaitu elevasi. Bahwa masalah sebenarnya adalah pipa tersumbat bola yang bisa jadi merupakan unsur kesengajaan, Dan evaluasi ini dilakukan 2 tahun pasca project diserah terimakan, dimana masa pemeliharaan dan tanggung jawab perusahaan telah berakhir.

5. Bahwa saksi akhli telah sangat tidak cermat dalam membuat analisa, hanya saluran tersumbat yang sebenarnya menjadi urusan pemilik dan pemakai SPALD T karena tidak dirawat yang dalam hal ini dinas perkim dan warga ( karena telah melewati masa pemeliharaan 180 hari) telah membuat evaluasi sebagai :TOTAL LOSS.

6. Bahwa evaluasi DR Usman , SH,MH yang melihat seharusnya masalah ini tidak harus naik dalam persidangan.

7. Bahwa CV KAJEN BERSEMI sebagai kontraktor bukan pekerja tunggal , ada konsultan, ada PIHAK DINAS PERKIM, ada PT AURECON, semua secara hokistik terlibat. 

8. Bahwa saya (muhammad yuhendi buyung) tidak terlibat sejak awal dalam merencanakan project dan tidak juga terlibat dalam melakukan penawaran memenangkan project, bahwa saya juga tidak menjadi pengurus CV KAJEN BERSEMI, bahwa tidak ada satupun dokumen dari semua rangkaian proses pekerjaan yang menyatakan saya bertanggung jawab secara administrasi maupun keuangan kepada CC KAJEN BERSEMI, bahwa saya tidak menerima sama sekali uang muka project, saya adalah pihak ketiga yang memiliki keakhlian pada pekerjaan IPAL dan diminta oleh sdr Iman Purwantoro, direktur CV KAJEN BERSEMI untuk membantu beliau menjadi pelaksana dilapangan yang progressnya melambat dan tidak sesuai jadwal.

9. Bahwa tanggung jawab saya hanya pada direktur CV KAJEN BERSEMI telah selesai paska project berhasil diserahterimakan dan memperoleh pembayaran dari pihak dinas perkim. Bahwa penyerahan uang sdr imam purwatoro adalah untuk menyelesaikan kewajiban perusahaan kepada PIHAK KETIGA lainnya.

10. Pemanggilan dan kehadiran saya sebagai saksi di kejaksaan adalah saya sebagai warga negara yang baik tidak ingin menghambat penyidikan petugas kejaksaan.

11. Bahwa menjadikan saya tersangka dengan fakta2 dipersidangan terutama hanya akibat luberan bak kontrol yang tersumbat adalah suatu yang berlebihan. Tidak ada satu pun dokumen yang menyatakan saya ikut bertanggung jawab secara administrasi pada dinas, secara hukum dll. 

12. Saya sebagai warga negara sangat menghargai penegakan hukum , tetapi saya sedih JPU telah memakai hasil evaluasi para akhli yang dangkal dan tidak menunjukkan rasa adil, bahwa akan ada orang yang tidak bersalah telah dihukum . 

YMH,
Kejadian ini memukul kehidupan kami sangat dalam. Reputasi yang saya bangun hancur. Pihak relasi menganggap saya bermain-main dengan kwalitas dan tidak cakap, anak istri saya sangat malu, Bahwa saya muncul dan dikenal publik sebagai spesialis. Diawal sudah saya sampaikan bahwa saya tidak lagi termotivasi uang dalam bekerja. Saya mendedikasikan hidup saya dalam bekerja. Itulah tujuan saya. Saya tidak pernah mencari proyek. Saat ini semua karyawan sudah pada berhenti, keluarga saya sangat terpukul. Hutang tidak terbayar, tagihan tidak tertagih. Peristiwa ini menorehkan luka batin sangat dalam.


(Redaksi)


Posting Komentar untuk "Pak Jaksa Agung RI, Tolong Ditindak Oknum Jaksa di Batanghari, Kok Bisa Menetapkan TSK Tidak Sesuai Kode Etik Kejaksaan"