Peran Sekda Menentukan Skala Prioritas Menjadi Dugaan Adanya Sabotase di Situs LPSE

Mall Pelayanan Publik Pemerintah Kota Jambi. (LPSE Kota Jambi) Doc: Sersmpas.com

Serampas.com, Kota Jambi - Babak baru dugaan secara sistematis dan struktural di dalam ranah pelayanan publik Kota Jambi yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) beberapa waktu lalu.

Dalam kegiatan tersebut operator LPSE Kota Jambi diduga Ikut serta bersiasat menangkan 2 paket tender Proyek senilai Rp 8.6 Miliar.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Di mana dalam asas hukum pengadaan barang dan jasa itu harus memenuhi prinsip-prinsip utama good govermance, yakni akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Harus terbuka, semua orang harus bisa dapat mengakses pengadaan barang dan jasa, siapapun harus mematuhi ketentuan itu.

Namun lain yang dirasakan oleh sebagian pihak penyedia jasa yang turut serta ikut dalam proses pelelangan, yang sejak awal sudah ada kejanggalan pada pembatalan proyek yang pertama sampai dengan lelang kedua ada dugaan bahwa lelang proyek nampak sekali sudah diatur sedemikian rupa untuk memenangkan salah satu perusahaan.

Sebagai pihak penyedia jasa, sebut saja Antoni Ali, ia mengatakan dalam pelelangan di Kota Jambi agak terkendala dengan sistem LPSE nya.

"Miris sekali, kami sebagai penyedia jasa yang ikut menawar pada paket-paket yang ada di Kota Jambi, LPSE nya sering down atau server nya susah di gunakan, baik saat meng-upload ataupun membuka sistem LPSE tersebut." katanya

"Saat proses meng-upload data penawaran, itu seharian penuh tidak bisa di upload. Kami mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan di dalam sistem LPSE. Bahkan cara-cara tertentu kami gunakan,
yang sifatnya tidak di ceklist pada semestinya seharusnya di ceklist di dalam sistem tersebut." paparnya

Menyikapi hal tersebut, media ini mencoba mengkonfirmasi pihak Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Administrasi Pembangunan atau singkatnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Jambi.

Ditemui di ruang kerjanya. Mahayadi selaku Kabag ULP mengatakan terkait persoalan tersebut ia tidak bisa memberikan penjelasan dengan kongkrit dikarenakan bukan wewenang
posisinya.

"Posisi saya eselon III dan bukan eselon II, untuk menjelaskan dengan rinci itu bukan wewenang saya untuk berikan steatmen," katanya

"Saya harus ijin pimpinan, karena kami dilarang untuk menyampaikan secara langsung, karena pimpinan kami adalah Pak Sekda, baik itu yang mengklarifikasi dan menyampaikan nota kegiatan itu wewenang Pak Sekda." jelasnya

"Peran Sekda Menentukan Skala Prioritas"

Sebagaimana kita ketahui. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi dalam hal ini mempunyai peran strategis di dalam lingkup birokrasi. 

Bahkan bukan hanya bidang pengawasan kinerja ASN saja, melainkan juga dapat melakukan pemetaan untuk menentukan skala prioritas. Salah satunya, menggenjot penyerapan anggaran dengan mengoptimalkan peranan ULP Barang dan Jasa Kota Jambi.

Selain itu, terganggunya pelaksanaan lelang di ULP menyebabkan tersendatnya penyerapan anggaran. Sehingga bisa memetakan apa yang menjadi masalah ULP. Peran Sekda juga dapat melancarkan dan mempercepat pelaksanaan lelang kegiatan.

Buah dari Pertanyaan Diatas? 

Apakah Sekda juga bisa mempengaruhi keputusan, guna menentukan calon pemenang untuk lelang di Kota Jambi. Jawabannya, sedikit berpikir logic sambil nyeruput kopi.

Dah jadilah, itu beh dulu.. Ge kito sambung lagi.. 

Perihal tersirat dan tersurat dari polemik ini tak selesai dengan analisa tanpa aksi. 


(Redaksi)



Posting Komentar untuk "Peran Sekda Menentukan Skala Prioritas Menjadi Dugaan Adanya Sabotase di Situs LPSE"