Tim Pokja ULP Kota Jambi Akankah Bernasib Sama Seperti Tim Pokja ULP Batanghari

Tim Pokja ULP Kota Jambi Akankah Bernasib Sama Seperti Tim Pokja ULP Batanghari. Foto: Sekatojambi.com

Serampas.com, Jambi - Polda Jambi melalui Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), kembali melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Bungku, Bajubang, Kabupaten Batanghari.

Dari dua orang tersangka yang dilakukan penahanan berinisial ZF dan RH, keduanya anggota Tim Pokja ULP Pembangunan Puskesmas Bungku, Kabupaten Batanghari.

Mengutip dari sekatojambi.com, Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol. Mulia Prianto melalui Kasubbid Penmas, Kompol Mas Edy mengungkapkan kedua tersangka telah dilakukan penahanan dan hari ini kita limpahkan dua tersangka ini ke Kejaksaan Tinggi Jambi.

“Total kerugian negara dalam kasus ini adalah Rp 6,3 Miliar dari anggaran pembangunan sebesar Rp 7,3 Miliar, ” Kompol Mas Edy didampingi Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Jambi, AKBP Ade Dirman pada konferensi pers Selasa, 20 Desember 2022.

Dia menambahkan dari hasil penyelidikan kami, ada aliran dana sebesar Rp 70 Juta kepada Tim Pokja ini, dan menurut aturan Tim Pokja tidak boleh dimenangkan lelang.

“Untuk kedua tersangka disangkakan dengan pasal Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 jo pasal 55 KUHPidana drngan hukuman minimal 4 tahun maksimal 20 tahun,” jelas Mas Edy.

Sementara itu, Ditahannya dua tersangka ini, membuat dalam kasus ini total ada 7 orang tersangka. Lima tersangka lain sebelumnya sudah dilimpahkan dan saat ini sedang dalam proses persidangan.

“Untuk kasus ini rekomendasi dari Ahli ITB adalah gagal bangun dan hitungan dari BPKP adalah Total Loss,” terang Polisi berpangkat melati satu dipundaknya.

Sementara itu, seperti berita media ini sebelumnya. 

"Ketua GAPENSI Heldi Fahri Menduga Tender LPSE Kota Jambi Syarat Unsur Kecurangan dan Cacat Hukum"

Hal ini ditegaskan Heldi, karena diduga syarat unsur kecurangan dan persekongkolan yang dianggap cacat hukum. 

Dengan adanya laporan beberapa anggota yaitu sebagai berikut:

1. Diduga operator LPSE Kota Jambi merubah sistem cara penguploadan data kualifikasi, jika dilakukan pada umumnya/ biasanya, maka data kualifikasi dan penawaran tidak dapat terkirim, diperkuat dengan hasil analisa kami dari 185 paket tender yang diumumkan di portal LPSE Kota Jambi, 145 paket tender tersebut hanya 1 perusahaan penawaran yang bisa mengirim data kualifikasi dan penawaran, maka dari itu kami menduga ada cara tertentu yang dibuat operator LPSE Kota Jambi untuk menghambat pengiriman data kualifikasi dan penawaran.

Hanya perusahaan pemenang yang dapat mengirim data kualifikasi dan penawaran, karena diduga telah diberi petunjuk oleh operator LPSE atau memang sudah disiapkan orang-orang khusus untuk mengupload data penawaran perusahaan-perusahaan pemenang.

2. Kami menduga perusahaan pemenang telah melampaui batas Sisa Kemampuan Paket (SKP) yaitu menandatangani kontrak yang berjalan lebih dari 5 untuk perusahaan kecil dan 6 untuk perusahaan menengah dan besar. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. Kami temukan hampir seluruh paket lelang di LPSE Kota Jambi rata-rata penawarannya di bawah 1% dari Hps bahkan ada yang menang di penawaran di bawah 0,020% dari Hps, maka dari itu kami menyimpulkan adanya kerjasama PPK dan ULP membocorkan OE/EE pada paket yang ditenderkan.

Apabila memang benar mereka membocorkan dokumen tersebut maka mereka membocorkan dokumen negara untuk memperkaya diri atau orang lain.

4. Kami menduga Pokja memenangkan perusahaan penawar tunggal di 147 paket lelang evaluasinya tidak benar, karena 1 penawar yang masuk tidak menjamin menang apabila dokumennya tidak lengkap dan benar.

5. Kami menduga ada beberapa pengiriman penawaran antar perusahaan memiliki IP address yang sama, ini membuktikan bahwa adanya persekongkolan dengan pengiriman penawaran.

"Kejadian ini sangat luar biasa yang pernah terjadi di pemerintah kota Jambi, yang belum pernah terjadi di daerah manapun yang lelang hanya diikuti oleh 1 peserta di setiap paket lelang dan kejadiannya di 145 paket tender.

"Saya menyebutnya fenomena 145 paket lelang pemerintah Kota Jambi, kami menduga ada mafia lelang yang bekerja secara masif dan terstruktur yang melibatkan operator LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PA (Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), ULP (Unit Layanan Pengadaan), POKJA (Kelompok Kerja) dan perusahaan-perusahaan yang menang tersebut.

"Maka dari itu saya mewakili GAPENSI Kota Jambi meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi dan Kepala Dinas PUPR Kota Jambi. Untuk menindaklanjuti laporan ini, karena ini suatu hal yang luar biasa yang belum pernah terjadi, kami mohon paket-paket yang sudah dilelang tersebut dibatalkan karena syarat dengan kecurangan dan persekongkolan untuk mengambil keuntungan dengan memanfaatkan jabatan dan kekuasaan.

"Apabila ini tidak tidak ditindaklanjuti kami akan laporkan ke pihak yang lebih berwenang karena ini diduga melanggar hukum.

"Kami pengusaha konstruksi Kota Jambi khususnya asosiasi yang saya pimpin menginginkan adanya kompetisi lelang secara benar yang bisa bersaing dengan usaha yang sehat, apabila diperlukan/dibutuhkan, kami siap membantu melengkapi dokumen-dokumen untuk membuktikan kecurangan tersebut.

(Redaksi)

Posting Komentar untuk "Tim Pokja ULP Kota Jambi Akankah Bernasib Sama Seperti Tim Pokja ULP Batanghari"