Rentetan Kecelakaan Batu Bara Memakan Korban, Ketua DPRD Jambi Kecam Keras dan Desak Penertiban Aturan

JAMBI – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menyatakan sikap tegas menyikapi maraknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan batu bara dalam sepekan terakhir. Rentetan insiden yang terjadi di sejumlah titik strategis, mulai dari Jembatan Aur Duri 2 Kota Jambi, Koto Boyo di Batang Hari, hingga Jalan Lintas Timur di Tanjung Jabung Barat, telah memicu keresahan luas di tengah masyarakat.

Melalui pesan singkat, Hafiz menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus kecaman keras atas insiden yang dinilai telah mengabaikan keselamatan publik tersebut.

Hafiz menekankan bahwa hilangnya rasa aman pengguna jalan akibat operasional angkutan batu bara tidak boleh dianggap sebagai persoalan remeh. Baginya, setiap insiden yang terjadi mencerminkan adanya pengabaian terhadap hak-hak dasar masyarakat dalam menggunakan infrastruktur publik.

“Saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kejadian angkutan batu bara yang kembali menimbulkan korban. Peristiwa seperti ini tidak boleh dianggap biasa, karena menyangkut nyawa, rasa aman, dan hak masyarakat untuk menggunakan jalan,” tegas Hafiz melalui pesan WhatsApp, pekan ini.

Politisi muda ini kembali mengingatkan semua pihak mengenai landasan hukum operasional angkutan batu bara. Merujuk pada Perda Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2015, Hafiz menegaskan bahwa pengangkutan komoditas tambang ini pada prinsipnya wajib melalui jalan khusus.

Penggunaan jalan umum, menurutnya, hanyalah pengecualian yang bersifat terbatas dan harus didasari oleh dispensasi yang sah serta pengawasan yang sangat ketat.

“Keselamatan pengguna jalan umum adalah prioritas utama. Setiap angkutan batu bara yang melanggar aturan, tidak memenuhi syarat, atau membahayakan masyarakat harus ditertibkan dengan tegas tanpa kompromi,” lanjutnya.

Di tengah memanasnya situasi di lapangan pasca-kecelakaan, Ketua DPRD mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi melakukan aksi-aksi yang dapat mengganggu ketertiban umum. Ia menjamin bahwa DPRD Provinsi Jambi akan berdiri di garda depan untuk memastikan pemerintah bertindak tegas.

“Kami DPRD mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Kami akan terus mengawal agar keselamatan publik benar-benar ditempatkan di atas kepentingan operasional angkutan,” tutup Hafiz. (adv)